Langkat — Dampak konflik global yang memanas dan penutupan Selat Hormuz terhadap jalur distribusi energi dunia mulai menimbulkan kekhawatiran di berbagai negara, termasuk Indonesia. Gangguan pasokan minyak mentah internasional berpotensi memengaruhi stabilitas distribusi bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.
Menyikapi kondisi tersebut, Dewan Pimpinan Daerah Mahasiswa Pancasila (DPD MAPANCAS) Kabupaten Langkat meminta aparat penegak hukum, khususnya Polres Langkat, untuk meningkatkan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi maupun non-subsidi, terutama jenis Pertalite dan Pertamax.
Ketua DPD MAPANCAS Kabupaten Langkat, Ahmad Zulfahmi, menegaskan bahwa pengawasan yang ketat sangat diperlukan guna mencegah praktik penimbunan yang dapat merugikan masyarakat.
“Kita tidak ingin situasi global dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penimbunan BBM, khususnya Pertalite dan Pertamax. Jika ini terjadi, tentu akan menyulitkan masyarakat dan berpotensi menimbulkan gejolak sosial,” tegas Ahmad Zulfahmi.
Menurutnya, potensi kelangkaan akibat gangguan pasokan global harus diantisipasi sejak dini melalui koordinasi lintas sektor, termasuk aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya. Langkah preventif dinilai lebih efektif dibandingkan penindakan setelah terjadi pelanggaran.
DPD MAPANCAS Langkat juga mendorong transparansi distribusi dari pihak SPBU serta pemantauan intensif di lapangan untuk memastikan ketersediaan BBM tetap stabil dan tepat sasaran.
“Kami percaya Polres Langkat mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal demi menjaga stabilitas dan rasa aman di tengah masyarakat,” tambahnya.
DPD MAPANCAS Langkat menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu strategis yang berdampak langsung terhadap kepentingan rakyat, khususnya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah dinamika global yang tidak menentu.(Rizal/Paisal)
0 Komentar